Ini Instruksi Kabareskrim Polri kepada Jajaran Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada 2020

example banner

JAKARTA (Mandiri Cyber) –  Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, MSi. memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Pedomani seluruh peraturan protokol kesehatan pada setiap tahapan pemilihan. Berikut karakteristik kerawanan serta pelanggaran berpotensi terjadi,” ungkap Jenderal bintang tiga ini kepada jajarannya di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Selasa (15/09/2020).

“Terhadap pelanggar protokol kesehatan agar penyidik cermat dan teliti menentukan jenis pelanggaran administrasi atau pidana pemilihan atau pidana umum. Bila penyelenggaraan pemilihan tidak melaksanakan protokol kesehatan, Polri dapat melakukan tindakan Gakum dengan sanksi yang tegas,” ucap Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Mantan Kapolda Banten ini juga meminta para penyidik patuh terhadap protokol kesehatan saat melakukan penegakan hukum. Kemudian, dirinya juga meminta agar jajarannya itu mengaktifkan sistem back up di setiap tingkatan.

“Penyidik Sentra Gakkumdu agar melengkapi Sarpras protokol kesehatan dalam upaya Gakum seperti APD, fasilitas TI, masker dan upaya pihak lain yang menghindari proses lidik/sidik dengan alasan Covid-19. Aktifkan sistem back up tingkat Polres, Polda maupun Bareskrim. Berdayakan Satgas Nusantara,” tambahnya.

Komjen Pol Listyo Sigit juga meminta agar para Kasat Reskrim untuk selalu berkoordinasi dengan pengadilan setempat dalam menentukan hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan. Termasuk mempersiapkan strategi khusus dalam proses penyidikan tindak pidana Pilkada.

“Dalam proses penanganan Tipiring, para Direktur atau Kasat berkomunikasi dan koordinasi dengan pengadilan setempat untuk alternatif hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan. Persiapkan langkah dan strategi khusus dalam proses penyidikan TP Pemilihan karena adanya wewenang khusus yang diberikan,” tuturnya.

Kabareskrim menegaskan netralitas Polri di Pilkada 2020 merupakan harga mati. Perwira tinggi lulusan Akpol tahun 1991 ini juga meminta seluruh anggota Polri untuk bertindak secara profesional dalam penegakan hukum berkenaan Pilkada.

Webinar ini diikuti juga Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Pol Ferdy Sambo, Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Brigjen Pol Slamet Uliandi, seluruh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus), Kasubdit Keamanan Negara, Kasubdit Siber seluruh Indonesia dan Kasat Reskrim yang wilayahnya melaksanakan pillkada.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!