KETAHANAN PANGAN INDONESIA, MASIH DI PENGUATAN PETANI DAN LAHAN PERTANIAN

example banner

M.Iqbal : Indonesia, negara agraris, lahan pertanian & Petani Modal kuat dalam Ketahanan Pangan

MEDAN (MANDIRI CYBER) – Persoalan pangan atau istilah lebih luasnya sembilan bahan pokok ( sembako ), salah satunya bersumber dari sektor pertanian. Sumber pertanian yang masuk dalam sembako yaitu, Beras, Sayuran, protein (ikan & daging, susu).

Ketika rakyat mengalami kesulitan mendapat sembako yang murah atau terjangkau dalam konteks daya beli, maka banyak Anasir yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber pertanian tidak melihat pasar atau kebijakan yang tidak berpihak ke petani atau pertanian, sehingga yang sering ditempuh adalah menambah kuota import, demikian disampaikan M. Iqbal, Sekretaris Yayasan Pusaka Pancasila, yang didampingi Fajar sebagai wakil ketua, kamis, 25 Juni di pinggiran Merdeka Walk Kota Medan.

Lebih lanjut dikatakannya, jika kita merujuk dari BPS Sumut terhadap ketersediaan lahan disektor pertanian belum optimal atau “klo saya lebih sering mengatakan tidak serius”, yaitu sebesar,
Dari luas 647, 223 ha luas lahan pertanian di Sumut, lahan pertanian yang untuk dikembangkan, sebagian besar lahan yaitu 429.751 ha (66,4 %) diarahkan untuk komoditas tanaman semusim, sisa laganya, 2141,972 (21,9%) untuk komoditas tanaman tahunan, dan 75.500 ha (11,7%) diarahan untuk komoditas pertanian sawah.

Dari data ini saja jelas, kebijakan pemerintah tidak memperkuat disektor pertanian komoditas padi, wajar saja, ketika covid-19 melanda Indonesia, hampir setiap kegiatan bansos beras masih incaran rakyat, sehingga anggaran pemerintah untuk membelanjakan bansos permintaan beras akan melonjak, sehingga bs aja pasca penurunan covid-19 akan ada kuota tambahan import beras, hal disebabkan pemenuhan kebutuhan bansos guna mengatasi dampak ekonomi terutama bagi masyarakat, dimana daya beli rakyat menurun, maka pemenuhan sembako menjadi salah solusi agar tidak melebarnya dampak sosial ke arah dampak sosial politik saat ini di Indonesia.

Jadi, menurut Iqbal, yang juga sekretaris Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3SU), lebih menguatkan disektor pertanian sawah, dimana penambahan luas areal sawah dan penguatan petani lewat kelompok tani, akan lebih baik, dari pada menciptakan struktur baru di Indonesia yaitu lembaga ketahanan pangan, akan mubajir, karena akan membebani anggaran serta menciptakan pos anggaran baru, kan lebih baik besaran anggaran operasional struktur baru tersebut ditambahkan ke dalam penguatan kelompok tani dan menambah luas areal pertanian sawah.

Iqbal juga, mengharapkan kepada pemerintah pusat lewat, Presiden Jokowi, agar lebih condong ke penggunaan lahan pertanian, dalam penyelesaian sengketa tanah di Sumut dalam perluasan lahan pertanian bagi kelompok tani yang mengerjakan lahan pertanian baik kelompok tani maupun rakyat yang memang sumber penghidupan dari sektor pertanian.

Pernyataan tersebut diakhiri Fajar, dimana jika berbicara ketahanan pangan pemerintah harus memastikan luar areal lahan pertanian basahnya, dan mengawal distribusi hasil pertanian, jangan laporan surplus beras, tapi harga beras tinggi, jadi rencana akan dibentuknya struktur baru yaitu lembaga ketahanan pangan, dimana direncanakan di komandoin dari TNI, fajar meminta agar dipertimbangkan, dari sudut, ekonominya dan efektif atau efesien, pungkas fajar, seraya, mengakhiri, “Merdeka”.

(Medan/MC, Osril)

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!