Ahli Pers Minta Penahanan Pimpinan Redaksi Banjarhits.id di Polda Kalsel Dihentikan

example banner

KALSEL (MANDIRI CYBER) – Tanggal 3 Mei lalu, dunia tengah memperingati Hari Kemerdekaan Pers (Press Freedom Day). Namun di Indonesia Pimpinan Redaksi Banjarhits.id, Diananta Putra malah ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, Senin (04/05/2020).

Diananta dilaporkan Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan dengan laporan berita yang bermuatan ujaran kebencian atau sara. Berita diunggah di laman banjarhits.id pada tanggal 9 November 2019 lalu.

Kejadian penahanan ini mengherankan, karena Polda Kalsel seolah-olah tidak menggunakan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dalam menangani kasus ini. Karena menurut UU Pers pada Pasal 15, adalah tugas Dewan Pers dalam menyelesaikan perkara pers. Pada ayat (2) huruf c disebutkan.

Dewan berfungsi sebagai, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Pada huruf d dikatakan dewan berfungsi, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Artinya kalau ada sengketa pers maka harus dibawa ke Dewan Pers. Kasus ini memang sudah pernah dibawa ke Dewan Pers. Pihak yang keberatan (Pengadu) dan teradu ( banjarhits.id) sudah dimediasi dan
dipertemukan di Dewan Pers.

“Hasil dari mediasi tersebut muncul Pernyataan Penilaian dan
Rekomendasi (PPR) dari Dewan Pers, Februari lalu, memuat hal-hal yang harus dilakukan oleh media untuk memuat hak jawab dan sejumlah perbaikan lainnya. Seharusnya perkara ini selesai sampai di sini,” kata Ahli Pers Dewan Pers, Rustam Fachri Mandayun.

Lanjut Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada mengatakan, Dewan Pers menurut Kode Etik Jurnalistk (yang diakui oleh organiasi pers di Indonesia), adalah penafsir akhir dari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Ironisnya, penahanan terhadap Pimred Banjarhits.co.id, sebetulnya juga mengabaikan nota kesepahaman atau MoU, antara Dewan Pers (DP) dengan Polri ( yakni MoU : nomor 2/DP/MoU/II/2017 – Nomor B/ 5/ II/ 2017) tentang Koordinasi Dalam Perlindungan.

Kemerdekaan Pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Intinya, dalam MoU tersebut, dinyatakan bahwa jika ada perkara pers, maka penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers.
Sengketa pemberitaan yang dialami Diananta, sebenarnya sudah selesai di tingkat DP. Polisi seakan mengabaikan kesepakatan yang ditandatangani oleh orang nomor satu di lembaga mereka. Penahanan ini
harus dihentikan,” pungkas Rustam Fachri Mandayun yang juga Mantan wartawan majalah Tempo.

(Kalsel/MC, Admin)

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!