Wakil Bupati Minta Penyampaian Demokrasi Berjalan dengan Damai dan Beretika

example banner

Ket. Foto: Massa Saat Mengutarakan Orasinya di halaman Kantor Bupati Tobasa, Kamis (26/09/2019) Siang. (Osril)
BALIGE (MANDIRI CYBER)
Wakil bupati Tobasa, Hulman Sitorus, meminta agar penyampaian demokrasi berjalan dengan damai dan beretika.
Demikian utarakannya kepada massa masyarakat sigapiton yang berorasi di halaman Kantor Bupati, Kamis (26/09/2019) pukul 14:30 WIB.
Dihadapan Bupati Toba Samosir, Darwin Siagian, Wakil bupati dan Sekda Tobasa, Murpy Sitorus, Manogu Manurung selaku korlap aksi juga menyampaikan bahwa, beberapa waktu yang lalu, masyarakat sigapiton, telah menyampaikan surat audiensi ke Jakarta, tepat diterima Kepala Staf Kepresiden dan Kementerian lingkungan hidup & kehutanan pada tanggal 20 Agustus 2019 dan aksi damai di istana kepresidenan pada tanggal 24 September 2019, langsung diterima pak presiden Jokowi, sekaligus memberikan surat tuntutan dan keberatan tindakan BPODT dan Pemkab. Tobasa yang terkesan tidak peduli,” sebutnya.
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Tobasa akhirnya mengakui tentang laporan tersebut, dan menurut informasi, dalam beberapa jam lagi akan datang surat dari kepresidenan terkait upaya penyelesaian masalah rakyat sigapiton dan siapa yang diundang kita lihat materi suratnya dahulu,” ucap Darwin Siagian.
Orasi dilanjutkan oleh Prihartini Simbolon dari Bakumsu mengatakan, soal tuntutan masyarakat sigapiton sebenarnya Uda menjadi masalah beberapa tahun yang lalu, namun sejak beraktivitas ya BPODT menjadikan momok bagi rakyat sigapiton dengan peristiwa beberapa minggu yang lalu.
Disela aksi berjalan, awak media mandiricyber, meminta respon J.Maurid Siagian sebagai Kakesbangpol Toba Samosir mengatakan, dirinya sangat berterima kasih, karena aksi dilaksanakan dengan damai.
“Karena bagaimanapun aksi ini harus menciptakan demokrasi yang bermartabat, karena kita juga harus menjaga kondisi perjuangan yang sudah diperbuat oleh Tim Geopark, sehingga UNESCO telah menyatakan Geopark Kardera Toba telah lulus, tinggal publikasi dan serifikat di tahun 2020, dimana salah satu dokumennya bahwa masyarakat lokal agar tetap menjaga kondusifitas masyarakat kawasan Kaldera Toba,” terangnya.
Akhirnya dipertemuan aksi yang terima langsung Bupati Tobasa dengan masyarakat hingga disepakati menunggu surat dari kepresidenan terkait laporan masyarakat sigapiton beberapa waktu lalu, aspirasi massa kemudian ditutup dengan doa tepatnya pukul 15:30 WIB.
Sebelumnya, dalam orasinya, pembacaan tuntutan masyarakat dilaksanakan secara bergantian oleh Si Raja bius, dr Nadapdap, Manurung, Sirait dan Sitorus. Yang ditegaskan oleh Murniati boru Simanjuntak, bahwa persoalan tuntutan masyarakat sigapiton hanya meminta ketegasan status lahan tanah adat yang diatur oleh UU, namun pemkab. Tobasa lambat menanggapinya yaitu Perda. Tanah adat atau Ulayat.
Bupati Tobasa, Darwin Siagian menanggapi pertanyaan dan tuntutan tersebut, bahwa perda tanah adat atau Ulayat Uda selesai di DPRD Tobasa sekarang berada di Pemprov. Sumut untuk di anseminasi, maka dari itu mari sama-sama kita dorong percepatannya,” sebutnya.
(Tobasa, Osril)
Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!